Cianjur, - DPC Partai Demokrat Demokrar Kab Cianjur Datangi Pengadilan Negeri (PN) Cianjur dengan tujuan untuk menolak PK KWP Moeldoko CS. Karena bukti kuat semakin ketakutannya pihak kekuasaan terhadap koalisi perubahan Partai Demokrat serta naiknya elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat.
Dipimpin langsung Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur, didampingi oleh seluruh Pengurus Harian, Dewan Perimbangan DPC, Dewan Kehormatan DPC dan Organisasi Sayap DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur mendatangi Pengadilan Negeri Cianjur pada Senin 3 April 2023.
Kedatangan para pengurus DPC Partai Demokrat Kab Cianjur dan organisasi sayap partai ini adalah untuk menyerahkan Surat Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui PN Cianjur.
Pengurus dan kader Partai Demokrat itu kompak secara bersama-sama konvoi beriringan dengan memakai baju seragam harian (PDH) warna biru dengan tulisan AHY (Dibelakang/Punggung) menyju PN Cianjur dari kantor DPC Partai Demokrat Kab. Cianjur, setelah mengikuti pengarahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui aplikasi zoom.
Para kader, kompak menolak upaya yang ajukan oleh KSP Moeldoko CS, karena pihaknya menilai sebagai upaya ambil alih demokrat secara Ilegal.
Saat diterima oleh Humas PN Cianjur, Ketua DPC Kabupaten Cianjur, Ibu Hj Liis Boy dan Sekretaris DPC PD Cianjur Hadi Sutrisno, SE, MM, menyampaikan tujuan kedatangan para kader demokrat itu meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui PN Cianjur.
"Permohonan itu, terkait adanya Peninjauan Kembali (PK) dari Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko CS pada Jumat 3 Maret 2023. Ini perlu disikapi dengan kontra memori PK dan alhamdulillah DPP sudah mengajukan kontra memori PK itu," ujarnya saat ditemui di PN Cianjur.
Menurutnya, dengan turunnya semua pengurus dan kader DPC Demokrat Cianjur, dan meyerahkan surat permohonan perlindungan ke Mahkamah Agung melalui PN Cianjur semakin mempertegas dukungan dan soliditas seluruh kader di Cianjur kepada Ketua Umum AHY. Secara hukum, hanya Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang legal secara hukum.
"Kami seluruh jajaran DPC menyatakan bahwa kami tetap setia mendukung mas ketum kita AHY, sebagai satu-satunya Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang sah berdasarkan kongres 2020. Kita kuat dengan legalitas penguatannya dari Kemenkumham dan semua berjalan sesuai koridor organisasi. Kendati kuat secara hukum, pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan PK tersebut, pasalnya kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menilai ruang - ruang kasasi terkait PK terkadang terlihat abu-abu serta rentan terhadap intervensi hanya karena negara kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja apapun bisa terjadi. Nah, ruang PK ini kadang menjadi ruang abu-abu, intervensi politik kadang bisa masuk dan mempengaruhi, sehingga kami mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan ini adalah untuk menjaga marwah Partai Demokrat dan mewaspadai gerakan - gerakan KLB abal - abal pimpinan Moeldoko. Jadi kami hadir di sini untuk meminta perlindungan," tutur Sekretaris DPC PD Cianjur Hadi Sutrisno, karena baginya PK yang diajukan kembali oleh KLB Moledoko itu sangatlah lemah.
Aksi menyerahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum & Keadilan tersebut, sambung Hadi, tidak hanya dilakukan oleh DPC Demokrat Cianjur saja, namun serentak di 514 DPC Demokrat di seluruh Indonesia. Upaya PK olehkubu Moeldoko adalah sebagai kejahatan Politik untuk Mengkerdilkan Bakal Calon Presiden yang diusung oleh Partai Demokrat yaitu Bapak Anies Baswedan dan menunjukan semakin ketakutannya pihak kekuasaan dengan semakin menguatnya elektabilitas AHY dan Partai Demokrat.
Pengajuan PK yang dilakukan kubu Moeldoko berlangsung satu hari usai Partai Demokrat mendeklarasikan diri mendukung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan. la mencurigai, upaya PK yang dilakukan KLB Moeldoko, merupakan cara dari pihak lawan untuk menggembosi koalisi yang sudah dibangun Ketua Umum AHY dan partai lain. "Jadi kami mencurigai ada upaya secara politis yang bertujuan menggembosi koalisi perubahan ini," tutur dia.
Pihaknya menambahkan, untuk memperkuat kader agar tak goyah mendukung AHY, saat ini 32 PAC dan 360 pengurus ranting di seluruh Cianjur terus melakukan kerjakerja politik dan turun bersama masyarakat untuk mewujudkan sebuah Perubah & Perbaikan. Ketua DPC Ibu Lilis Boy yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Jabar bersama para kader terus turun bertemu warga masyarakat untuk menyerap aspirasi-aspirasi.
"Kita Tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Mas AHY, dan kita sudah melakukan kerja-kerja politik terutama dalam persiapan bacaleg-bacaleg kita dalam menghadapi pemilu 2024. Jadi semua berjalan sesuai dengan koridor organisasi," tutur Ketua DPC Ibu Hj.Lilis Boy diakhir wawancara.