Advertisement
CIANJUR – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Cianjur menggelar aksi unjuk rasa secara damai pada Kamis (20/11/2025). Aksi yang berlangsung tertib ini menuntut realisasi janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang dinilai mangkrak atau tidak dipenuhi.
Massa aksi mulai berkumpul di Lapangan Prawatasari Joglo sebelum bergerak menuju halaman Pendopo Pemkab Cianjur. Sebelum berangkat, para peserta aksi yang didominasi oleh pemuda dan pengurus lembaga pendidikan agama terlebih dahulu menggelar doa bersama untuk memohon kelancaran aksi.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, pemberian insentif untuk guru ngaji. Kedua, pencairan insentif bagi Ketua RT sebesar Rp 25 juta per tahun. Ketiga, pemberian bantuan untuk pesantren. Janji-janji kampanye ini disebut hanya menjadi "janji palsu" karena hingga kini belum kunjung direalisasikan.
Koordinator Aksi, Fawaid Abdul Qudus, menegaskan komitmen massa untuk terus menekan pemerintah daerah. "Aksi ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini. Kami akan terus bergerak dan menyuarakan hak-hak warga yang dijanjikan, sampai Bupati dan Wakil Bupati benar-benar merealisasikan komitmen mereka," ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, Penggerak Aksi, Eka Pratama, mengungkapkan kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh para pendukung dan penerima manfaat dari janji tersebut. "Rasa kecewa ini bukan hanya dari kami, tapi juga dari para guru ngaji, para Ketua RT, dan pengurus pesantren yang selama ini berharap. Janji politik harusnya dipertanggungjawabkan, bukan ditinggalkan begitu saja setelah kursi teraih," tutur Eka.
Meskipun massa aksi telah tiba di depan kantor bupati, baik Bupati maupun Wakil Bupati tidak hadir untuk menemui perwakilan massa. Ketidakhadiran kedua pemimpin daerah ini justru semakin menambah daftar kekecewaan para pengunjuk rasa.
Aksi unjuk rasa ini dilaporkan berlangsung lancar dan tertib. Keamanan dan ketertiban di lokasi dijaga ketat oleh aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan instansi terkait lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur mengenai tuntutan yang disampaikan oleh GP Ansor tersebut.
Najib
